TRENGGALEK - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Trenggalek menolak tegas rencana Pemkab Trenggalek yang akan melibatkan guru sebagai tester atau pengecek makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dikonsumsi siswa.

Ketua PGRI Trenggalek, Catur Winarno, menyatakan penolakan tersebut. Menurutnya, seharusnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memanfaatkan unsur yang sudah ada, seperti Tim Gizi hingga juru masak di setiap dapur sekolah.

"Kami menolak tegas rencana menjadikan guru sebagai tester dalam program MBG sebelum makanan dikonsumsi siswa. Kami meminta agar SPPG atau BGN memanfaatkan unsur yang sudah ada," tegas Catur Winarno.

PGRI Trenggalek menilai pelaksanaan program MBG hingga saat ini masih belum optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan kepada siswa. Catur meyakini, jika semua unsur di SPPG dapat berjalan optimal, kejadian buruk seperti yang terjadi di wilayah lain dapat dihindari.

Baca Juga :   Pelatihan Pembelajaran Mendalam Deep Learning Guru TK/KB

"Jika semua unsur di SPPG dapat berjalan optimal, PGRI Trenggalek yakin tidak akan ada kejadian buruk seperti di wilayah lain," ujarnya.

Di sisi lain, sebagai upaya memperlancar program, beberapa sekolah di Trenggalek dilaporkan telah menunjuk guru untuk menjadi koordinator pelaksanaan MBG. Tujuannya adalah agar distribusi makanan bergizi tersebut dapat berjalan lebih lancar. (Simon Bagus / Hammam Defa)

Baca Juga :   Buka O2S, Gubernur Khofifah Puji Kontribusi PGRI Jatim Dalam Pengembangan Olahraga dan Seni