MINA - Jawa Timur kembali mencatat prestasi membanggakan di sektor kehutanan. Hingga 31 Mei 2025, nilai transaksi ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jatim mencapai Rp497,9 miliar. Angka ini menyumbang 52,18 persen dari total NTE KTH nasional yang sebesar Rp946,4 miliar. Capaian ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kontribusi tertinggi terhadap nilai transaksi ekonomi KTH secara nasional.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran aktif Dinas Kehutanan Jawa Timur, penyuluh kehutanan, serta sinergi bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) di seluruh daerah melalui program perhutanan sosial dan ragam usaha di areal hutan rakyat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat, terutama para penyuluh kehutanan dan anggota KTH.

"Alhamdulillah hingga Mei 2025, catatan NTE KTH Jawa Timur selalu konsisten sebagai yang tertinggi se-Indonesia. Tentu ini buah kerja keras berbagai pihak khususnya para petugas penyuluh kehutanan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur," ujar Khofifah, Sabtu (7/6), dari Tanah Suci saat menunaikan ibadah haji.

"Terima kasih atas ikhtiar dan kinerja Penyuluh Kehutanan dalam mendampingi masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan untuk menumbuhkembangkan usaha kerakyatan masyarakat yang produktif di areal kawasan hutan atau hutan rakyat dengan tetap menjaga kelestariannya,” imbuhnya.

Menurut Khofifah, keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha ekonomi berbasis hutan bisa produktif sekaligus menjaga ekologi. Ia juga menyebut penyuluh kehutanan memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas masyarakat desa hutan.

"Para penyuluh kehutanan ini tugasnya sangat mulia. Mereka terus mendorong masyarakat untuk terus produktif namun tetap menjaga kelestarian hutan di mana mereka tinggal," terangnya.

Khofifah berharap, penyuluh kehutanan terus mendampingi KTH dalam mengembangkan hilirisasi produk hasil hutan. Dengan begitu, nilai tambahnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Terkait dengan permodalan dan akses pasar, Pemprov Jatim disebutnya telah memiliki instrumen kredit lunak dan fasilitasi pendampingan eksport melalui dinas atau lembaga terkait.

"Tentu kita tidak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Kawan-kawan kita harus berdaya di wilayahnya sendiri. Tentu berbekal sinergitas di internal OPD Pemprov dan pelaku usaha yang terbangun dengan baik, kita optimis Jatim akan semakin maju dan makmur," pungkasnya.

Sebagai catatan, Pemprov Jatim juga meraih penghargaan dari Kementerian Kehutanan atas pencapaian NTE KTH tertinggi nasional pada 2024. Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Top 10 Provinsi dengan capaian NTE tertinggi se Indonesia. Saat itu, Jatim mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp619,9 miliar atau 47,57 persen dari NTE Nasional. (*)