BANYUWANGI - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung kesiapan operasional kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar di Pelabuhan Boom, Banyuwangi, Jumat (4/4/2025). Layanan transportasi laut ini ditargetkan mulai beroperasi pada Juni 2025.

Kapal cepat ini akan menghubungkan Pelabuhan Boom Banyuwangi dengan Pelabuhan Serangan di Denpasar, Bali. Langkah ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Banyuwangi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan sektor pariwisata.

"Menjelang operasional pada Juni 2025 mendatang, saya datang ke sini melihat kelengkapan apa yang diperlukan. Dan tadi khusus untuk ruang tunggu saya minta agar desain dengan nuansa Banyuwangi disiapkan dan dikuatkan di sini," ujar Khofifah.

Baca Juga :   Gubernur Khofifah Tinjau Kesiapan Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar yang Akan Beroperasi Juni 2025

Ia menegaskan, layanan ini diharapkan bisa memperkuat pelayanan publik di sektor transportasi laut.

"Semakin bagus publik service akan memudahkan dan meningkatkan interaksi di antara mereka dari berbagai profesi, daerah dan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Khofifah juga optimistis keberadaan kapal cepat ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sektor UMKM, hotel, dan pariwisata.

“Selain itu dengan hadirnya layanan Kapal Cepat ini bisa membawa wisatawan mancanegara masuk ke Banyuwangi sehingga ekonomi tumbuh pesat," jelasnya.

Nantinya, kapal yang akan dioperasikan memiliki panjang 70 meter dan lebar 5 meter, dengan kapasitas 300 penumpang. Estimasi waktu tempuh dari Banyuwangi ke Denpasar sekitar 2,5 jam.

"Sudah disiapkan satu kapal untuk menjajaki respon pasar. Kalau respon pasar bagus akan ditambah kapalnya," imbuh Khofifah.

Pelabuhan Boom Jadi Andalan Konektivitas Kepulauan

Pelabuhan Boom Banyuwangi merupakan pelabuhan milik Pemprov Jawa Timur, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.56 Tahun 2002. Pelabuhan ini merupakan satu dari tujuh pelabuhan pengumpan regional yang menjadi kewenangan provinsi.

Pelabuhan ini dulunya sempat tidak aktif akibat sedimentasi tinggi yang menutup muara pelabuhan. Sejak 2002, Pemprov Jatim mulai mengaktifkan kembali pelabuhan ini dengan alokasi dana dari APBD untuk membangun berbagai fasilitas seperti dermaga pelayaran rakyat (Pelra) sepanjang 600 meter, dermaga kapal pesiar, ground tank air bersih, masjid, rumah dinas, dan breakwater pengendali sedimen.

Pelabuhan Boom saat ini aktif melayani kapal-kapal dari pulau-pulau di Sumenep seperti Kangean, Saibus, Sapeken, dan Raas. Kapal-kapal tersebut membawa hasil bumi seperti kelapa, ikan, udang, dan rumput laut ke Banyuwangi dan kembali membawa sembako, LPG, serta bahan bangunan.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan KM.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Pelabuhan Boom masuk dalam hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional dengan kewenangan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Jembatan Penghubung LCM–Bulusan Masih dalam Kajian

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah juga meninjau aset Pemprov Jatim yang dikerjasamakan dengan PT ASDP Ketapang. Ia menyebut perlunya pembangunan jembatan penghubung antara Pelabuhan LCM dan Dermaga Bulusan agar tidak menimbulkan konflik sosial dengan pemukiman warga sekitar.

"Saat ini masih dibuat kajian dan Detail Engineering Design (DED) yang mudah-mudahan bisa selesai cepat dan jembatan penghubungan dapat segera dibangun untuk memperlancar arus angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang," ucapnya.*