NGAWI - Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan lahan seluas 7,6 hektar di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lahan tersebut merupakan aset milik Pemkab yang akan dihibahkan kepada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan operasional program tersebut.

Kepala Dinas Sosial Ngawi, Budi Santoso, menjelaskan bahwa lahan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Sosial dengan kapasitas maksimal.

“Kita sudah mengajukan proposal dan sudah dilist, insyallah sudah dilengkap semua, lahan juga sudah siap, milik pemerintah desa sekitar 7,6 hektar sesuai kapasitas maksimal,” ujar Budi, pada selasa siang (6/5/2025).

Setelah proses hibah selesai, pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, termasuk penyediaan sarana dan prasarana.

Baca Juga :   Anggota DPRD Ngawi Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Gratifikasi dan Manipulasi Pajak

“Pengelolaan sekolah rakyat akan diambil alih langsung oleh pemerintah pusat, untuk biaya operasionalnya yang cukup besar,” kata Budi.

Secara teknis, calon siswa yang dapat mengakses Sekolah Rakyat harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS. Saat ini Dinas Sosial masih melakukan verifikasi dan validasi data untuk jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA.

Budi memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan kelengkapan sarana prasarana Sekolah Rakyat tersebut mencapai Rp200 miliar, yang seluruhnya akan dibiayai oleh pemerintah pusat. (Sintia Nur Affianti)

Baca Juga :   Kejaksaan Periksa Pemilik Lahan Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan PT GFT di Ngawi