PACITAN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan uji coba sistem peringatan dini tsunami di Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengembangan teknologi mitigasi bencana yang terintegrasi secara nasional. Simulasi dipusatkan di ruang Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan dan dilaksanakan secara hybrid, Selasa (28/10/2025) sore.

Uji coba tersebut diawali dengan skenario terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,7 di perairan selatan Pacitan. Getaran gempa yang dikisahkan terasa hingga Bali dan sebagian Sumbawa itu berlangsung sekitar dua menit, menggambarkan situasi darurat yang memerlukan respons cepat.

Informasi peringatan dini dikirim melalui sistem Warning Receiver System (WRS) milik BMKG yang telah terkoneksi dengan aplikasi Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) dan Sistem Informasi Manajemen Pusat Pengendalian Operasi (SIMAMPU) milik BNPB. Dari sistem tersebut, petugas Pusdalops BPBD Pacitan kemudian menindaklanjuti dengan mengaktifkan sirene peringatan dini di dua titik, yakni di Desa Kembang dan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan.

Salah satu sirene diaktifkan secara manual, sementara sirene lainnya dibunyikan melalui jaringan GSM dari ruang Pusdalops. Keduanya terdengar hampir bersamaan, menandakan kecepatan sistem dalam menyampaikan peringatan.

Baca Juga :   Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, BPBD Jatim-BNPB Dirikan 5 Posko Siaga

Penelaah Teknis Kebijakan BNPB, Dianita Agustinawati, menjelaskan bahwa uji coba ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memastikan keandalan Sistem Peringatan Dini Gempa dan Tsunami yang dibangun dengan dukungan Bank Dunia melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP).

“Tujuannya untuk memastikan seluruh sistem berjalan baik, mulai dari sensor, transmisi data, hingga penyampaian peringatan ke masyarakat. BNPB terus berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui kolaborasi lintas lembaga, baik nasional maupun internasional,” ujar Dianita.

Ia menambahkan, pengurangan risiko bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan harus melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Karena itu, BNPB terus mendorong penguatan kesiapsiagaan publik melalui pelatihan dan edukasi berkelanjutan di wilayah rawan bencana.

Baca Juga :   BNPB Apresiasi Peran Pramuka dalam Penanggulangan Bencana di Daerah

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, mengapresiasi uji coba tersebut. Menurutnya, keberadaan Pusdalops yang kini dilengkapi sistem pemantauan dan peringatan canggih akan sangat membantu dalam mempercepat penyebaran informasi kepada warga.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan BNPB dan para mitra. Fasilitas ini sangat penting, mengingat berdasarkan dokumen Rencana Kontinjensi, ada 47 desa di tujuh kecamatan yang masuk zona merah tsunami,” ungkap Erwin.

Ia berharap dengan adanya sistem baru ini, penyebaran informasi peringatan dini bisa berlangsung lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan begitu, langkah-langkah evakuasi dapat segera dilakukan untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian lainnya. (Edwin Adji)