NGAWI - Program Sekolah Rakyat yang tengah menjadi sorotan nasional diproyeksikan baru akan dimulai di Kabupaten Ngawi pada tahun 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, sebagai lokasi pembangunan.

Kepala Dinas Sosial Ngawi, Budi Santoso, menjelaskan bahwa tahun 2025 akan difokuskan pada tahap pembangunan. “Berdasarkan koordinasi terakhir dengan Kementerian Sosial, tahun ini baru dimulai proses pembangunan, sedangkan operasionalnya diperkirakan berjalan mulai 2026,” jelasnya.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang juga dilengkapi dengan asrama ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Seluruh pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga kewenangan penuh pembangunan dan pengelolaan berada di pemerintah pusat.

Pemkab Ngawi akan menyiapkan kebutuhan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai arahan Kementerian Sosial, antara lain penunjukan calon kepala sekolah dan pendataan calon peserta didik. Sekolah Rakyat nantinya akan berbasis asrama dan menanggung penuh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, hingga biaya pendidikan.

Baca Juga :   Kejari Ngawi Kembali Periksa Belasan Mantan Pemilik Lahan Terkait Kasus Gratifikasi Pajak Daerah

“Sesuai rencana, setiap jenjang pendidikan akan terdiri dari dua kelas, mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA,” tambah Budi Santoso.

Dengan model ini, program Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu di Ngawi dan sekitarnya.