PACITAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan melakukan Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2025–2029, pada Selasa (3/6/2025). Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Arif Setia Budi dan dihadiri oleh Bupati Indrata Nur Bayuaji, Wakil Bupati Gagarin, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah. Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan beragam catatan kritis dan masukan strategis terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan.

Fraksi Partai Demokrat menyoroti pentingnya kesinambungan antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Mereka juga menekankan bahwa RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menjadi dasar penataan ruang dan struktur pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Sementara Fraksi Golkar menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang penting dan harus mampu diwujudkan dalam program konkret. Mereka menyoroti sektor pariwisata yang dalam dua tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, sehingga perlu pengelolaan yang lebih serius serta inovasi yang nyata agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Adapun Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masalah salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan. Mereka juga menyarankan agar job fair digelar secara rutin untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Di samping itu, mereka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dapat menunjang pengembangan sektor pariwisata dan memperlancar akses masyarakat ke wilayah strategis.

Baca Juga :   RPJMD 2025–2029 Dikritik Fraksi DPRD Pacitan, Jalan Rusak dan Kemiskinan Jadi Sorotan

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengangkat isu pembangunan infrastruktur jalan dan perlunya pemerataan akses digital. Mereka mencatat bahwa masih banyak wilayah di Pacitan yang masuk dalam kategori blankspot internet, yang dapat menghambat transformasi digital dan pelayanan publik.

Fraksi Gabungan yang terdiri dari PKS, NasDem, dan PPP, menyoroti angka kemiskinan Pacitan yang masih berada di kisaran 13,08 persen pada tahun 2024. Mereka mempertanyakan strategi konkret pemerintah daerah dalam menurunkan angka tersebut dalam lima tahun ke depan. Selain itu, mereka juga mengkritisi tidak masuknya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi dalam misi bupati, padahal kerusakan infrastruktur masih menjadi masalah serius di berbagai tingkatan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa. Dalam kondisi fiskal nasional yang sedang mengalami efisiensi anggaran, mereka menilai pemerintah daerah harus mampu menetapkan prioritas pembangunan secara kreatif dan efektif.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pacitan Arif Setia Budi menyatakan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bentuk kontrol awal terhadap arah kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen ini harus dilakukan secara realistis, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “RPJMD ini akan menjadi dokumen kunci arah pembangunan lima tahun ke depan. Karena itu, perlu penyusunan yang realistis, terukur, dan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat,” ujar Arif kepada wartawan usai rapat.

Baca Juga :   Regulasi Ketat dan Harga Anjlok, Nelayan Benur di Pacitan Tertekan

Ia juga mengapresiasi perhatian seluruh fraksi terhadap isu-isu krusial seperti kemiskinan, pariwisata, dan infrastruktur, serta mendorong agar masukan tersebut ditindaklanjuti melalui dialog terbuka dan kolaboratif antara DPRD dan pihak eksekutif.

Arif berharap pembahasan lanjutan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan tanggapan resmi dari Bupati akan menghasilkan RPJMD yang lebih tajam secara substansi dan lebih kuat dalam implementasi. “Kami mendorong agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi peta jalan pembangunan yang bisa dilaksanakan dan diawasi bersama,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini akan dilanjutkan dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi, sebelum memasuki tahap pembahasan teknis di tingkat pansus DPRD. (Edwin Adji)