SURABAYA - Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 resmi dibuka di Grand City Convention Hall Surabaya, Kamis (7/5/2025). Pembukaan ditandai dengan pemukulan alat musik tambora oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, bersama Wali Kota Eri Cahyadi, di hadapan 98 wali kota anggota APEKSI. Hadir pula, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak

Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, Munas VII menjadi forum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.  Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antarwali kota untuk membangun Indonesia tanpa kesenjangan antar daerah. Dalam sambutannya, Cak Eri sapaan akrab Wali Kota Surabaya, menyampaikan bahwa APEKSI harus menjadi rumah bersama seluruh kota di Indonesia, tempat lahirnya semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan.

"Selalu saya katakan APEKSI ini gagal ketika ada kota yang terlalu maju, tapi ada kota yang tertinggal karena kota yang maju tadi. Tapi bagaimana kita menjadi keluarga, ketika kita satukan semuanya menjadi satu kekuatan, yang akhirnya tidak ada kesenjangan yang jauh antara satu kota dengan kota yang lainnya," ujarnya.

Ia menekankan bahwa APEKSI bukan ajang saling bersaing, melainkan wadah gotong royong membangun bangsa. "Jadi bukan siapa yang terbaik, bukan mengatakan siapa yang paling harus jadi nomor satu, karena APEKSI ini menjadi satu kekuatan kebersamaan,” tegasnya.

Eri juga menyoroti pentingnya menyelaraskan program pembangunan kota dengan visi-misi Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menilai hal ini sebagai langkah konkret untuk menyatukan arah pembangunan nasional dan daerah.

“Kita memiliki RPJMD, maka RPJMD kita itu adalah RPJMD yang terus menguatkan visi misi presiden yang dituangkan dalam RPJMN,” katanya.

Ia mencontohkan program nasional seperti penanganan stunting sebagai tanggung jawab moral seluruh kepala daerah.

“Siapa yang bekerja di dalam daerah? Ya kota-kota. Yang pasti Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Maka di sini akan ada garis tegak lurus antara APEKSI dengan pemerintah pusat, maka insyaallah kemiskinan, stunting akan hilang ketika kita memiliki kebersamaan," jelasnya.

“Maka hari ini hukumnya fardhu ain, kita berjuang menjalankan semua yang menjadi visi-misi kita yang insyaallah pasti sama dengan visi misi presiden,” tandasnya.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memandang Munas VII APEKSI sebagai ruang untuk menyelaraskan dan memperkuat efektivitas kebijakan daerah.

“Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat,” ujarnya.

Bima Arya juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. "Tadi sudah saya sampaikan data-data kita itu ada penghematan triliunan dari efisiensi untuk kemudian dialokasikan ke pendidikan, kesehatan dan ke infrastruktur," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan menekankan pentingnya kolaborasi antara provinsi dan pemerintah kota. Ia menyebut APEKSI sebagai wadah efektif untuk merumuskan solusi bersama, bukan sekadar menyalurkan keluhan.

Karenanya, Emil berharap Munas VII APEKSI menjadi ajang produktif untuk mendorong cita-cita besar bangsa. Lebih dari itu, ia juga mendorong Munas APEKSI menjadi forum yang produktif dan menguatkan sinergi antara wali kota, bupati dan gubernurnya. 

"Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.  (*)