SURABAYA - Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti kurangnya perawatan dan pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik di kota ini. Anggota Komisi C, Achmad Nurdjayanto, menilai kondisi tersebut berdampak langsung pada keamanan dan keselamatan warga, terutama di malam hari.

Menurut Achmad, banyak PJU di Surabaya yang sudah tidak berfungsi optimal, namun belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota. Padahal, saat ini angka kriminalitas menunjukkan peningkatan.

“Yang dilakukan hanya sebatas membangun portal di kampung-kampung. Tapi PJU yang rusak atau redup justru dibiarkan. Ini harus jadi perhatian,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya itu, Jumat (18/4/2025).

Ia menekankan pentingnya penerangan jalan yang memadai sebagai bagian dari upaya menekan angka kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, penerangan yang cukup dapat membantu sistem pengawasan seperti CCTV bekerja lebih efektif serta menghambat aksi kejahatan di area gelap.

“Tanpa penerangan yang cukup, CCTV juga tidak bisa bekerja maksimal. Pelaku kejahatan pun cenderung memilih lokasi-lokasi gelap sebagai sasaran karena minim pengawasan. Dengan pencahayaan yang baik tentu juga memudahkan APH dalam mengidentifikasi serta mengungkap kejadian kejahatan yang terjadi. ,” ujarnya.

Achmad juga menyoroti pentingnya PJU dalam mendukung keselamatan berkendara, terutama saat dini hari ketika jarak pandang pengemudi sering kali terganggu. Politisi Partai Golkar ini mendorong Dinas Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi PJU di seluruh wilayah Surabaya, termasuk di kawasan rawan yang belum mendapat perhatian.

“Surabaya ini kota besar. Tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik saja tanpa memikirkan aspek keamanan dan keselamatan. Saya harap PJU segera masuk prioritas utama dalam perencanaan APBD Perubahan maupun APBD 2026 nanti,” ungkapnya

Komisi C DPRD Surabaya berencana melakukan inspeksi lapangan untuk memetakan wilayah yang masih minim penerangan. Hasilnya akan dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi strategis dalam meningkatkan pelayanan publik. (*)