MAGETAN - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Magetan tahun 2026 terus berlanjut. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan mulai menyoroti struktur anggaran yang dinilai belum proporsional. Besarnya beban belanja pegawai dan minimnya alokasi belanja modal menjadi catatan utama yang disampaikan dalam rapat pembahasan.

Berdasarkan Nota Keuangan R-APBD 2026, total anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan diproyeksikan mencapai Rp1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, struktur belanja masih didominasi belanja operasi sebesar Rp1,4 triliun, termasuk belanja pegawai yang mencapai Rp881,4 miliar—menjadi porsi terbesar dalam postur APBD.

Di sisi lain, belanja modal hanya dialokasikan sekitar Rp117,8 miliar, jauh lebih kecil dibanding kebutuhan pembangunan fisik dan infrastruktur yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp1,791 triliun, yang sebagian besar masih berasal dari dana transfer pusat dan provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih terbatas, sehingga Banggar meminta agar komposisi belanja diperhatikan secara serius agar APBD tidak hanya terserap untuk kebutuhan rutin.

Anggota Banggar DPRD Magetan, Didik Haryono, menilai postur APBD 2026 perlu dikaji ulang. Ia menyoroti tiga komponen besar yang dianggap membebani struktur anggaran, yaitu belanja pegawai yang terlalu tinggi, belanja hibah yang signifikan, serta bantuan keuangan yang mengalami peningkatan.

Menurut Didik, belanja modal yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah justru belum optimal. Ia menegaskan bahwa Banggar akan memanfaatkan waktu pembahasan yang tersisa untuk memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Belanja pegawai masih sangat besar, hibah tinggi, dan bantuan keuangan juga membengkak. Sementara belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi masih rendah. Ini harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pihak eksekutif bersikap transparan dalam membahas setiap komponen anggaran, sehingga setiap pos belanja dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pembahasan APBD 2026 dijadwalkan masih akan berlangsung hingga mendekati batas akhir penetapan. DPRD Magetan menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, serta penajaman prioritas agar APBD tidak hanya tersusun dengan baik di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.