KEDIRI - Gedung DPRD Kabupaten Kediri masih belum dapat digunakan pasca insiden kerusuhan beberapa waktu lalu. Akibatnya, Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 digelar di Ruang Rapat Tegowangi, Lantai 3 Kantor BKAD Kabupaten Kediri.

Meskipun digelar di lokasi alternatif, rapat berlangsung lancar dan tetap substansial. Salah satu sorotan utama dari rapat ini adalah penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp128 miliar, yang dinilai akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah tahun mendatang.

Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menyampaikan bahwa seluruh fraksi memberikan catatan kritis terhadap rancangan kebijakan keuangan daerah, termasuk dorongan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pandangan dari seluruh fraksi akan menjadi landasan penting dalam pembahasan lanjutan, agar APBD 2026 tetap berpihak kepada masyarakat meski menghadapi keterbatasan fiskal,” ujar Murdi.

Menanggapi pandangan fraksi, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen menindaklanjuti semua masukan DPRD. Ia juga menyatakan bahwa penguatan kinerja BUMD dan peningkatan PAD akan menjadi prioritas.

“Kami optimistis meskipun ada pengurangan dana transfer, Pemkab tetap bisa menjalankan program-program prioritas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar,” kata Mbak Dewi.

Rapat paripurna ini berlangsung selama tiga hari dan seluruh agenda akan tetap dilaksanakan di gedung BKAD Kabupaten Kediri. (Muhammad Zainurofi)