PONOROGO - Sebuah unggahan di akun Instagram @halopendidikan yang menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan SMKN 1 Ponorogo viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari warganet serta wali murid.

Dalam unggahan yang diposting pada Jumat, 28 November 2025 itu, seorang wali murid mengaku menerima pesan WhatsApp berisi tiga jenis pembayaran, yakni iuran bulanan Juli–Desember 2025 sebesar Rp200 ribu per bulan, pembayaran partisipasi masyarakat sebesar Rp1.400.000, serta pembayaran PHBI semester 1 sebesar Rp50.000. Pembayaran tersebut disebut harus dilunasi sebelum ujian akhir semester gasal pada 1–9 Desember 2025, sehingga dinilai membebani wali murid.

Menanggapi hal tersebut, Humas SMKN 1 Ponorogo, Ribowo Abdul Latif, menegaskan bahwa penetapan iuran telah melalui rapat pleno bersama komite sekolah dan wali murid serta tidak bersifat wajib.

“Kami tidak mewajibkan sama sekali dan yang beredar di media seharusnya tidak seperti itu. Sedangkan untuk pelaksanaan atau kesepakatan itu dengan komite,” ujar Ribowo.

Ia juga menekankan bahwa nominal yang tercantum bukanlah jumlah yang harus dibayar penuh, melainkan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wali murid.

Senada dengan itu, anggota Komite SMKN 1 Ponorogo, Sumani, menjelaskan bahwa seluruh program dan rencana pembiayaan telah disampaikan kepada wali murid dalam pertemuan resmi.

“Jadi sekolahan itu waktu kita kumpul menyampaikan programnya. Setelah program itu diketahui dan dipahami oleh wali murid, maka akan kita tawarkan apakah bisa diterima atau tidak dan akan ditindak lanjuti, tapi dengan tidak ada ikatan,” ujar Sumani.

Ia menambahkan, apabila wali murid merasa tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan sumbangan karena sifatnya sukarela dan tidak memiliki tenggat waktu pembayaran.

Pihak sekolah berharap keluhan yang muncul di media sosial dapat menjadi masukan agar ke depan komunikasi antara sekolah, komite, dan orang tua siswa dapat berjalan lebih terbuka dan transparan. (Sayekti Milan/Fadillah Putri)