MOJOKERTO - Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra melantik tiga pejabat eselon II atau Kepala Dinas di Pendapa Graha Majatama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Rabu (14/1/2026).

Ketiganya adalah Yuni Laili Faizah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Amsar Azhari Siregar sebagai Kepala Dinas Pendidikan, serta Nalurita Priswiandini sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu meminta ketiga Kepala Dinas segera menyusun langkah strategis yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

"Tugas utama kita adalah melayani masyarakat. Karena itu, pejabat yang dilantik harus bekerja cepat, tepat, dan menghadirkan inovasi yang berdampak langsung," ujarnya.

Baca Juga :   Bupati Gus Barra Ajak Warga Jaga Kondusifitas di Mojokerto

Gus Barra menambahkan Kadis dituntut mampu membangun kepemimpinan yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil. Pola kerja sektoral dinilai tidak lagi relevan sehingga sinergi antaperangkat daerah harus diperkuat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.

Gus Barra juga memberikan penekanan khusus pada sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan yang baru diminta fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan literasi, pemerataan akses pendidikan, serta pembentukan karakter generasi muda yang adaptif terhadap perubahan zaman.

"Pendidikan adalah pondasi utama kemajuan daerah. Dari sektor inilah masa depan Mojokerto disiapkan," paparnya.

Baca Juga :   Pimpin Apel Perdana, Bupati Mojokerto Gus Barra Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan

Sementara kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Gus Barra mendorong untuk mengembangkan perpustakaan sebagai ruang publik yang modern dan inklusif. Gus Barra menilai, penguatan budaya baca harus berjalan seiring dengan penataan arsip yang tertib dan profesional.

Sementara kepada Kepala Dinas PUPR, Gus Barra meminta untuk memastikan pembangunan jalan, irigasi, drainase, dan penataan ruang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, serta berkeadilan. Infrastruktur tidak hanya dituntut selesai secara fisik, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan wilayah.

"Yang saya harapkan bukan hanya laporan administratif, tetapi kinerja nyata. Jadikan inovasi sebagai budaya kerja dan manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik," pungkasnya. (*)